DPR soroti kiprah Erick dalam pembenahan proyek infrastruktur, puji kinerja PSSI

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VI DPR meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melanjutkan upaya restrukturisasi keuangan melalui restrukturisasi perusahaan pelat merah yang sakit.

“Komisi VI meminta Kementerian BUMN terus melakukan restrukturisasi keuangan dan visi BUMN, khususnya di bidang infrastruktur dan kesehatan,” Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Senin. (4/12).

Lanjut Aria Bima, pihaknya juga meminta Erick untuk terus menyelesaikan proyek infrastruktur termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek tersebut seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pelabuhan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN mengintensifkan fokus bisnis untuk meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai, antara lain di bidang BUMN pangan dan IBC, ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Arya Bima juga mewadahi agenda pembentukan holding BUMN untuk memperkuat kapasitas finansial dan keunggulan kompetitif yang menjadi fokus ke depan. Hal ini fokus pada sejumlah program seperti konsolidasi bisnis data center Telkom dan Danareksa, seperti penerbangan negara.

Komisi VI mendorong Kementerian BUMN untuk menambah nilai dan bahan baku produk BUMN dengan menyelesaikan pembangunan kilang dan smelter, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron memuji kinerja BUMN dan kemajuan yang dicatat BUMN dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya apresiasi Pak Erick atas kinerjanya. Selain kesibukannya yang memang padat dan menyita waktu sebagai Ketum PSSI, PSSI juga semakin membaik,” ujarnya.

Herman bahkan menilai Erick bisa kembali menjabat pemerintahan berikutnya. Sebab Erick bisa melakukan transformasi dan memperbaiki keadaan BUMN di tengah pandemi.

“Misalnya restrukturisasi keuangan yang sebelum pandemi banyak terdampak, lalu masuk pandemi. Tidak mudah, restrukturisasi ini juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” tutupnya.

[Gambas:Video CNBC]