BEIJING – Cina telah mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir kegiatan separatis di Taiwan, meskipun Beijing bersedia memberikan “banyak ruang” untuk reunifikasi damai dengan Taipei. Peringatan itu dikeluarkan oleh juru bicara pemerintah Tiongkok sebagai tanggapan atas komentar politisi pro-kemerdekaan menjelang pemilihan presiden di pulau itu.
Menurut laporan media, Lai Ching-te dan Hsiao Bi-khim, keduanya dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan, baru-baru ini mengklaim bahwa pulau tersebut masih berada di bawah ancaman serangan dari daratan.
Lai, yang menyebut dirinya sebagai “pekerja kemerdekaan Taiwan”, sedang berkampanye untuk mendapatkan jabatan dalam pemilihan presiden bulan Januari dan telah memilih Hsiao, mantan diplomat Taiwan untuk Amerika Serikat (AS), sebagai pasangannya.
Chen, juru bicara Dewan Negara Tiongkok untuk Urusan Taiwan, mengatakan Beijing tidak akan mengerahkan kekuatan penuh terhadap Taiwan jika negara itu mendukung separatisme. RT.
Dia mengutip Undang-Undang Anti-Pemisahan Beijing tahun 2005, yang menegaskan kembali bahwa Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Undang-undang tersebut mengizinkan Beijing untuk menggunakan cara-cara sepihak dan tidak damai untuk mencapai reunifikasi dengan pulau tersebut, yang telah memerintah sendiri sejak tahun 1949 dan selama Perang Saudara Tiongkok.
“Saya ingin menekankan bahwa kemerdekaan Taiwan berarti perang,” kata Chen, menyebut Lai dan Hsiao sebagai kelompok separatis. Dia lebih lanjut menuding pasangan tersebut memutarbalikkan fakta dan meremehkan risiko kegiatan separatis untuk menipu pemilih menjelang pemilu 2024.
Ikuti berita Okezone berita Google
Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya
Quoted From Many Source