Ma’ruf Amin meminta KPU meningkatkan keamanan data pemilih pasca kebocoran data

Pemberitaan dugaan kebocoran data yang terjadi di KPÚ (Komisi Pemilihan Umum) beberapa hari lalu kini tengah menjadi perhatian publik. Sebab, informasi dugaan pembobolan data muncul menjelang pemilu 2024.

Terkait dugaan pembobolan data ini, BSSN (Badan Nasional Sistem Siber dan Kriptografi) menyatakan telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU. Hal itu dilakukan guna melakukan penyelidikan atas dugaan kejadian yang terjadi.

“Dalam menangani insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN melakukan analisis digital dan forensik aplikasi dan server untuk mengetahui akar penyebab insiden siber yang terjadi,” kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam siaran pers yang diterima, Jumat. (12.1.2023).

Lebih lanjut Ariandi menyatakan, pihaknya juga akan intensif melakukan koordinasi dengan KPU, sekaligus siap memberikan asistensi dan rekomendasi guna meningkatkan keamanan sistem informasi KPU.

Sementara menurut Ariandi, hasil penyelidikan dan perkembangan selanjutnya terkait dugaan kebocoran data tersebut akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik.

Sekadar informasi, dugaan pembobolan data ini diketahui setelah hacker anonim Jimbo mengaku melakukan peretasan kpu.go.id. Data inilah yang kemudian mencuri ratusan juta data pribadi milik DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Untuk memastikan peretasan benar-benar terjadi, peretas menjual data hasil curiannya ke situs jual beli BreachForums. Bahkan, ia juga telah melampirkan 500 sampel data yang bisa diakses secara gratis.

Peretas mengklaim data yang diaksesnya mencapai 252 juta data. Namun diakui peretas ada beberapa data yang terduplikasi sehingga setelah difilter terdapat 204.807.203 data unik.

Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih di DPT dari KPU sebanyak 204.807.223 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.