Firli Bahuri tentang Pengakuan Agus Rahardj tentang Campur Tangan Kasus E-KTP: Saya kira semua orang akan mengalaminya

Liputan6.com, Jakarta – Pernyataan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardj yang mengaku diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. DPR RI Setya Novanto (Setnov) mendapat banyak reaksi.

Salah satunya adalah Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri. Firli, selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengaku senasib dengan Agus yang juga menghadapi tantangan, hambatan, bahkan tindakan keras. Firli menggambarkan keadaannya yang kini berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan.

“Ya, kami menyadari bahwa menurut saya setiap pemimpin menghadapi berbagai macam kendala. Bisa juga campur tangan atau paksaan, jadi jangan pernah jadi pimpinan KPK, kata Firli usai menjalani pemeriksaan di Reskrim Polres Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).

Firli juga mengatakan, setiap pimpinan KPK harus berani menghadapi tekanan yang ada. Melihat tekanan yang ada, berani menolaknya atau tidak.

“Kalau tidak berani turun tangan, berarti tidak berani melawan tekanan karena keamanan kita sebenarnya semua berada di pundak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas praktik korupsi di negara ini,” dia berkata. .

“Saya pikir semua orang akan mengalami tekanan dari intervensi tersebut dan sebagainya, kita tinggal memilih apakah kita berani menahan tekanan tersebut atau tidak,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Agus Rahardjo sebelumnya mengungkapkan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. .

Agus mengatakan, Presiden saat itu ingin penyidikan kasus Setya Novant dihentikan. Saat itu, menurut Agus, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.